Medan – Calon Bupati Batu Bara petahana Ir. H. Zahir, M.AP meluruskan dan memperjelas sejumlah isu terkait kepemimpinannya yang sempat disoal Paslon lainnya pada debat pertama sebelumnya.
Penjelasan tersebut disampaikan Zahir dalam debat kedua Calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara di Four Point Hotel Medan, Jumat (15/11/2024).
Tentang program beasiswa yang disebut Cabup 02 Bahar Siagian dengan istilah “ado tak ado”, Zahir menjelaskankan bahwa di tahun 2023 sebanyak 165 beasiswa telah disalurkan dengan anggaran Rp.1,1 miliar, membuktikan program pendidikan tetap berjalan.
Pada kesempatan itu ia juga menyoroti munculnya spanduk bernada ujaran kebencian di Medang Deras yang diduga kampanye hitam dari pasangan nomor 02 Baharuddin-Syafrizal, dan telah dilaporkan ke Polda Sumut.
“Kemarin Cik Bahar, di Medang Deras ada spanduk yang mengujar kebencian, tim investigasi sudah hadir ke sana, katanya itu dari pasangan 02, dan surat pernyataan ada dan kita sudah lapor ke Polda Sumatera Utara,” ungkap Zahir yang tampil didampingi Cawabup Aslam Rayuda, SE, MM.
Sementara itu menanggapi permasalahan terkait SMK yang berlokasi di Medang Deras, Zahir menjelaskan bahwa saat ia menjabat Bupati pengelolaan SMK itu sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pada saat SMK tersebut dibangun Bupati Batu Bara bukan Zahir.
Selain itu, Zahir menyanggah klaim kegagalan pembangunan kampus di Desa Guntung, sebab lokasinya juga tidak mendukung akibat kondisi sering terendam air pasang.
Selanjutnya, soal video framing “tempat jin buang anak”, Zahir menegaskan pernyataannya merujuk pada lokasi SMK di hutan bakau yang jauh dari pemukiman, bukan wilayah Kecamatan Medang Deras secara keseluruhan.
“Bahwa yang saya sampaikan itu adalah lokasi SMK yang berada di dalam hutan bakau, yang jauh dari pemukiman. Tempat itu yang saya sampaikan adalah tempat jin buang anak. Mohon maaf, jangan diglobalkan mencari framing,” tegas Cabup Zahir.
Zahir juga mengkritik program “Satu Rumah Satu Sarjana” yang diusulkan kandidat Darwis-Oky sebagai tidak realistis karena akan membebani anggaran hingga Rp.1 triliun per tahun, yang dinilai akan membuat program lainnya tidak kebagian anggaran. (ps)
